Solusi Sanitasi Berbasis Pesantren


PESERTA rapat kerja (raker) mengenakan sarung, baju takwa dan berkopiyah. Mereka tidak membahas kitab kuning atau menggelar pengajian akbar. Tapi sedang membicarakan sanitasi di pondok pesantren (ponpes).

Kiai, santri, dan wali santri terlibat diskusi. Memaparkan kondisi kesehatan lingkungan. Suasana tiga tahun silam di Ponpes An-Nur Jalan Sunan Giri No.6 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, itu menjadi awal komitmen bersama di paguyuban Eco Pesantren.

Mengemban misi sanitasi harus diatasi. Perilaku hidup bersih dan sehat diutamakan, membuang sampah pada tempatnya. Setop buang air besar (BAB) di sungai.

Sekitar 60 orang peserta raker dibagi menjadi tiga komisi yakni komisi I membahas program kerja, Komisi II membahas permasalahan dan potensi ponpes, serta Komisi III membahas perencanaan program pembangunan.

Tim pembina Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, bersama paguyuban Eco Pesantren merundingkan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Sebelum raker, kami mengetahui permasalahan secara lengkap dan detail dengan mendatangi 26 ponpes,” tegas Ketua Paguyuban Eco Pesantren Hafidz Damanhuri kepada Media Indonesia, Kamis (5/9).

Pengasuh Ponpes Al Badriyah, Jl Kasin Mas, Desa Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, itu mengungkapkan roadshow ponpes tersebar di lima kecamatan.

Tim menerima masukan diantaranya kekurangan modal usaha dan peralatan untuk pengembangan usaha. Termasuk ponpes butuh pembinaan kepelatihan keterampilan bidang teknologi informasi, pertanian, perikanan dan peternakan.

“Profil pesantren juga didata lengkap,” ujarnya.

Pendataan mulai tahun berdiri, jumlah ustadz, santri, luas tanah dan bangunan, jumlah ruang belajar sampai dengan jumlah kamar tidur santri.

Luas ruang terbuka hijau (RTH) tak luput dari pantauan. Termasuk mencatat tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bak sampah, dan sanitasi meliputi jamban dan sarana air bersih. Saat itu, ponpes yang memiliki RTH di luar tanah dan bangunan hanya di Hidayatul Islam seluas 1.020 meter, Al Manshuri seluas 800 meter, Nurul Yaqin seluas 250 meter, dan An Nur seluas 370 meter.

Saat itu, kondisi sanitasi hampir seluruhnya kurang memenuhi syarat kesehatan. Jumlah kamar mandi dan WC tidak sebanding dengan banyaknya santri.

Pemandangan kurang elok seperti itu terjadi saban hari. Syarat kesehatan masih jauh dari harapan. Jamban masih model resapan, dan sebagian besar menyalurkan kotoran langsung ke sungai.

Sedangkan sarana air bersih memanfaatkan sumur galih, kendati ada yang sudah langganan PDAM. Padahal jumlah santri di masing-masing ponpes mencapai puluhan sampai dengan ratusan orang.

Wajar bila santri terpaksa mandi, cuci, dan BAB di sungai membaur dengan warga lainnya.

Saat hujan, lanjutnya, sudah bisa dipastikan terjadi genangan air atau banjir. Apalagi di ponpes tidak ada tempat pengolahan sampah (TPS).

Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Santri kerap terserang penyakit diare dan kulit. Dari 26 ponpes, hanya ada sembilan ponpes yang punya TPS.

Itu dulu, sekarang jauh lebih baik. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Pemkot Probolinggo Muhammad Sonhadji memiliki andil besar dalam melakukan pendekatan di lingkungan ponpes sekaligus mewujudkan kota hijau ramah lingkungan. Ia dikenal dekat dengan kiai, santri, dan komunitas pedagang Pasar Baru Probolinggo.

“Menyulap ponpes sehat ramah lingkungan bukan pekerjaan sulit,” tegasnya.

Pasalnya sudah muncul komitmen bersama, disambut keseriusan Pemkot yang menindaklanjuti data roadshow menjadi bahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Hasil raker, lanjut Sonhadji, juga menjadi bahan rekomendasi bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pelengkap perencanaan pembangunan. Wujud nyata, Pemkot memberikan bantuan dana hibah swakelola ponpes.

Sejak 2011 hingga sekarang, 6 ponpes sudah menerima dana hibah masing-masing sebesar Rp40 juta. Peruntukannya membangun sarana sanitasi pesantren. Tahun anggaran 2014, direncanakan 4 ponpes mendapat dana serupa meningkat masing-masing sebesar Rp50 juta. Tahun selanjutnya, penyaluran bantuan terus digulirkan merata di semua ponpes.

Proses semua itu tetap melibatkan pengurus paguyuban Eco Pesantren. Bertugas menyeleksi prioritas ponpes layak menerima bantuan berdasarkan kondisi lingkungan, sarana prasarana, potensi, dan jumlah santri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *