Sri Mulyani: APBN Berperan Penting Turunkan Angka Stunting

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia pada 2024 menjadi 14 persen dari 2021 yang sebesar 24,4 persen.

“Anggaran stunting 2022 adalah sebesar Rp44,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring, Kamis, 4 Agustus 2022.

Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan di 17 kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp34,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp8,9 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

  • Happy
  • Inspire
  • Confuse
  • Sad

Dengan alokasi dana APBN yang tersebar itu, ia menuturkan mobilisasi dari seluruh k/l pusat dan daerah pun menjadi sangat penting karena isu tersebut tidak hanya ditangani oleh satu k/l.

Meski sudah terdapat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengkoordinasi permasalahan stunting dan Kementerian Kesehatan yang mengakomodasi Posyandu hingga Puskesmas, masih terdapat k/l lainnya baik di pusat maupun daerah yang juga turut berperan.

Sri Mulyani mencontohkan, salah satunya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan menyediakan air bersih lantaran stunting sangat bergantung kepada kebersihan dan sanitasi di masing-masing wilayah.

“Supaya anak-anak tidak mengalami diare, maka membutuhkan air bersih dan sistem sanitasi yang sehat,” ungkapnya.

Maka dari itu, ia mengungkapkan seluruh hal mengenai stunting kini sedang menjadi fokus pemerintah. Karena tidak hanya mempengaruhi masa depan anak, namun juga masa depan Indonesia.

Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/makro/zNPj2eAk-sri-mulyani-apbn-berperan-penting-turunkan-angka-stunting

Tekan Angka Stunting, Pemkab Lebak Rehabilitasi 300 Rumah Tak Layak Huni

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merehabilitasi 300 rumah tidak layak huni di 16 kecamatan tahun 2022. Hal ini untuk mendukung upaya bersama mengatasi stunting di daerah itu.

“Pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) itu dilengkapi sanitasi yang baik berupa pasokan air bersih dan jamban,” kata Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak Maman Suparman di Lebak, Kamis, 30 Juni 2022.

Pada umumnya, penyebab kasus stunting di Kabupaten Lebak karena masyarakat tidak memiliki sanitasi yang layak. Sebagian mereka masih menggunakan air tidak bersih untuk keperluan sehari-hari dan buang air sembarangan (BAB).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mengatasi kasus stunting dengan memberikan bantuan dana stimulan pembangunan rumah layak huni. Pada 2022, kata dia, pemerintah daerah menggelontorkan total dana Rp4,5 miliar untuk rehab 300 RTLH dengan masing- masing sasaran menerima dana stimulan Rp15 juta.

“Kami berharap pembangunan RTLH dapat mengatasi kasus stunting,” tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

  • Happy
  • Inspire
  • Confuse
  • Sad

Sumber : https://www.medcom.id/nasional/daerah/nbwMg5DK-tekan-angka-stunting-pemkab-lebak-rehabilitasi-300-rumah-tak-layak-huni

Bantu Nenek di Sukabumi Bangun Toilet agar Tak Lagi MCK di Hutan

 Fasilitas sanitasi yang memadai belum dimiliki oleh sebagian orang, terutama mereka yang tinggal di desa. Salah satunya Yanti, seorang nenek berusia 60 tahun, yang tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sehari-hari Nenek Yanti berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mengurus cucu yang sedang sakit, dan suami yang berusia lanjut. Rumah yang dihuni Nenek Yanti dan keluarga jauh dari kata layak. Bahkan, untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) mereka harus ke rimba atau hutan.

“Kondisi rumah kami jauh dari layak. Untuk memasak saya kesulitan sebab kondisinya yang banyak bocor sana-sini, belum lagi kalau musim hujan. Selain itu untuk kebutuhan mandi cuci kakus kami harus ke rimba karena kondisi di rumah ini tidak memungkinkan,” kata Nenek Yanti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

  • Happy
  • Inspire
  • Confuse
  • Sad

Di sisa usianya, Nenek Yanti memiliki harapan dapat menempati rumah layak dengan toilet dan dapur agar tak perlu lagi berjalan jauh ke hutan untuk melakukan kegiatan MCK.

Bantu Nenek di Sukabumi Bangun Toilet agar Tak Lagi MCK di Hutan

“Ingin rasanya bisa memasak untuk mereka dengan nyaman, mandi, dan kegiatan bersih-bersih lainnya tanpa harus ke rimba lagi,” ucap Nenek Yanti.

TemanBaik, Nenek Yanti ingin bisa memiliki dapur dan kamar mandi yang layak untuk kehidupan sehari-hari. Yuk kita bantu dengan menyalurkan bantuan melalui BenihBaik.com.

BenihBaik.com merupakan situs galang dana dan donasi online yang didirikan oleh Andy Flores Noya, Khristiana Anggit Mustikaningrum, dan Firdaus Juli sebagai penghubung #TemanBaik untuk membantu #TemanKita. Berdiri sejak 2019, BenihBaik.com telah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. BenihBaik.com dipercaya jutaan masyarakat dan berbagai perusahaan sebagai jembatan kebaikan warga agar bisa sehat sejahtera, dan teredukasi dengan baik.

Sumber : https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN6aB1PK-bantu-nenek-di-sukabumi-bangun-toilet-agar-tak-lagi-mck-di-hutan

Race to Rise: Berlari untuk Akses Sanitasi dan Air Bersih untuk Perempuan Sulawesi Barat

Pada tanggal 13-14 Maret 2021, sebanyak 767 perlari berhasil menyelesaikan tantangan #RacetoRISE untuk mewujudkan fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak di 3 Desa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, yang telah terdampak oleh gempa bumi pada bulan Januari 2021 lalu. Gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat telah membuat puluhan ribu orang terpaksa harus mengungsi. Ribuan rumah, fasilitas infrastruktur, dan bangunan lainnya banyak yang mengalami kerusakan.Para pelari bersama-sama mendedikasikan langkahnya sejauh 8KM dan 8 Miles untuk meringankan beban perempuan, lansia, dan difabel di wilayah terdampak bencana. Hasil penggalangan dana akan digunakan untuk membangun fasilitas berupa 52 unit toilet, 26 unit fasilitas mencuci pakaian, dan perbaikan dan instalasi waterline pendukung fasilitas tersebut, di Desa Kayu Angin dan Desa Mekatta Selatan, Majene, dan Desa Takkandeang, Mamuju.

Sumber : https://careindonesia.or.id/id/race-to-rise-berlari-untuk-akses-sanitasi-dan-air-bersih-untuk-perempuan-sulawesi-barat/

Komitmen Sulawesi Selatan Untuk Tingkatkan Pembangunan Sanitasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Coaching Clinic VI Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang berlangsung pada Rabu, 14 Juli 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan via zoom tersebut, mendengarkan pemaparan dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Maros. Keempat kabupaten tersebut saat ini sedang melaksanakan tahapan Milestone IV yakni tahapan uji coba model skala penuh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Project Management Unit (PMU) Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Project Implementation Unit Teknis (PIU T) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Project Implementation Unit Kelembagaan dan Pendanaan (PIU KP), Kementerian Dalam Negeri, serta PIU Advokasi dan Pemberdayaan (PIU AP/AE) Kementerian Kesehatan.

Dalam pemaparannya, keempat Kabupaten tersebut menyampaikan sejumlah hal seperti capaian layanan sanitasi tahun 2020 hingga isu strategis yang dihadapi. Berbagai permasalahan atau pun kendala turut disampaikan oleh masing-masing Kabupaten.

Setelah sesi paparan dari masing-masing kabupaten selesai, acara kemudian dilanjut dengan tanggapan dari rekan-rekan PMU dan PIU. Menanggapi presentasi tersebut, perwakilan PMU Kementerian PPN/Bappenas, Adam Maulana mengatakan bahwa, pentingnya untuk bisa memasukkan pembelajaran dari Milestone sebelumnya.

Dikatakan bahwa, kajian yang sampaikan, perlu diperkaya dengan memasukkan pengalaman-pengalaman dari milestone sebelumnya. Dengan begitu, akan dapat melakukan evaluasi serta menentukan kebijakan apa yang kiranya tepat untuk di lakukan di Milestone berikutnya.

Selain itu disampaikan juga bahwa, perlu memasukan aspek evaluasi di dalam laporan yang dibuat, untuk mengetahui tantangan yang terjadi dilapangan. Mengingat kegiatan ini juga dihadiri oleh provinsi dan pemerintah pusat, maka harapannya dapat diketahui hal-hal apa saja yang bisa mendapat dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, perwakilan dari PIU Teknis Kementerian PUPR,  Erna, juga menekankan pentingnya untuk lebih banyak lagi memasukkan aspek evaluasi dalam laporan yang dibuat. Tidak hanya mengenai infrastruktur saja, namun juga aspek non infrastruktur.

“Dalam evaluasi, tidak hanya infrastruktur yang kemudian dimasukkan namun juga aspek non infrastrukturnya juga bisa diliat, seperti bagaimana peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut,” tambah Erna.

Kegiatan Coaching Clinic ini memang ditujukan untuk melihat sejauh apa progress layanan yang sebelumnya telah direncanakan Kabupaten/kota. Harapannya dalam kegiatan ini, kabupaten/kota dapat mengetahui seperti apa persoalan serta capaian, mulai dari aspek regulasi hingga pendanaan. Sehingga hal tersebut dapat membantu kabupaten kota untuk meningkatkan layanan sanitasi di wilayah dengan lebih baik lagi.

Sumber : http://nawasis.org/portal/berita/read/komitmen-sulawesi-selatan-untuk-tingkatkan-pembangunan-sanitasi/52266

Sulsel Juara I Lomba Sanitasi Tingkat Nasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali mencetak prestasi di tingkat nasional. Kali ini, datang dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel. Sulsel menjadi Juara I Lomba Sanitasi Tingkat Nasional yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, 3 – 9 Agustus 2016.

Kepala Distarkim Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengatakan, pihaknya mengirim enam duta untuk berlomba pada kegiatan Jambore Sanitasi VII di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya sanitasi.

“Kami mengirim enam duta yang sebelumnya telah diseleksi di tingkat provinsi, dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Alhamdulillah, duta dari Sulsel berhasil meraih Juara I dan Terfavorit,” kata Andi Bakti, Selasa (9/8).

Ia mengungkapkan, seleksi yang dilakukan pihak panitia di tingkat provinsi memang sangat ketat. Dimana, semua harus bisa berkampanye soal sanitasi lingkungan. Ada bidang karya tulis, gambar atau poster, dan seni.

“Yang jelas, mereka harus bisa jadi teladan di bidang sanitasi karena mereka terpilih jadi Duta Sanitasi. Juga harus bisa mengajak orang sekitarnya atau berkampanye tentang pola hidup sehat. Bagaimana lingkungan yang sehat, yang memiliki sistem pembuangan limbah yang baik, penanganan sampah melalui 3 R,” jelasnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan kegiatan Jambore Sanitasi VII dengan tema “Sanitasi Aman, Belajarku Nyaman” pada 3 – 9 Agustus 2016 di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya sanitasi.

Rangkaian kegiatan Jambore Sanitasi terdiri dari kegiatan workshop dengan berbagai narasumber lintas sektor yang bermanfaat bagi peserta jambore, kunjungan lapangan ke unit pengolahan air limbah dan pengolahan sampah, Deklarasi Sanitasi, dan penjurian untuk memilih Duta Sanitasi tingkat nasional.

Sumber : https://sulselprov.go.id/welcome/post/sulsel-juara-i-lomba-sanitasi-tingkat-nasional

Undang 80 Menteri Dunia, Jokowi Pimpin Pembahasan Krisis Air dan Sanitasi

Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022 yang akan dilaksanakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta. Pertemuan ini akan membahas soal krisis air dan sanitasi yang berdampak buruk terhadap sektor kesehatan maupun ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan membuka pertemuan menteri terbesar yang diadakan di Indonesia tersebut, dengan konfirmasi kehadiran tak kurang dari 80 menteri dari seluruh dunia.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan, ajang pertemuan ini telah diadakan Sanitation and Water for All selaku kemitraan di bawah PBB setiap 2 tahun, sejak 2010.

“Tahun ini merupakan pertama kalinya SMM membahas kaitan air minum dan sanitasi dengan tiga krisis, yaitu pandemi Covid-19, darurat iklim yang meningkat, dan ekonomi global yang sedang berjuang dalam kaitannya dengan komitmen pembangunan berkelanjutan,” ujar Josaphat, Kamis (12/5/2022).

Ketiga krisis tersebut berkaitan erat dengan akses masyarakat atas air dan sanitasi, serta perlunya investasi untuk memastikan akses tersebut dapat dicapai.

Pasalnya, hampir 90 persen bencana iklim terkait dengan air, termasuk banjir, kekeringan, dan kualitas air yang memburuk.

Di Indonesia, sepanjang 2007-2019, bencana yang berhubungan dengan air, selain menyebabkan banyak korban jiwa, juga menimbulkan kerugian ekonomi rata-rata USD 2–3 miliar setiap tahunnya.

Padahal, berdasarkan kajian Bank Dunia, sumber daya dan layanan air menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita di Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.2 dari 4 halaman


Investasi

Investasi di sektor air dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, jika Indonesia ingin masuk dalam lima besar ekonomi dunia sesuai Visi Indonesia 2045.

Direktur Perumahan dan Pemukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyoroti, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Menurut catatannya, sekitar 80,29 persen masyarakat terlayani sanitasi yang layak dan 7,25 persen sanitasi yang dikelola dengan aman hingga akhir 2021.

“Sementara, air minum telah mencapai 90,21 persen akses layak dengan 11,9 persen di antaranya aman. SMM 2022 dimaksudkan sebagai momentum untuk mendorong komitmen pemenuhan akses aman air minum dan sanitasi, sekaligus kesempatan berbagi keberhasilan Indonesia dan upaya berkelanjutan dengan negara lain,” ungkapnya.


Lewat AIWW, Indonesia Rancang Solusi Masalah Air Bersih di Asia

Pandemi Covid-19 mengajarkan pentingnya air bersih dan menjaga kebersihan untuk mencegah penyebaran virus dengan mencuci tangan secara teratur.

The World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa mencuci tangan adalah salah satu tindakan paling efektif untuk mengurangi penyebaran patogen dan mencegah infeksi, termasuk virus Covid-19. Namun demikian, miliaran orang di dunia masih belum memiliki akses berkelanjutan ke air bersih.

Masyarakat dunia saat ini berada pada saat yang kritis untuk memenuhi kebutuhan air yang berkualitas, mewujudkan lingkungan yang sehat, sanitasi, dan mencegah bencana terkait air.

Oleh karena itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta beberapa menteri dan undangan lain hadir di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada acara “the 2nd Asia International Water Week (AIWW)”, Senin (14/3/2022), dalam rangka membahas air, sanitasi, dan kebersihan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar.

“Dari sekian banyak pembahasan tentang air, pada kesempatan kali ini saya akan menggarisbawahi salah satu isu yang mengemuka dan membutuhkan perhatian di tingkat internasional, yaitu ketersediaan air bersih,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Berdasarkan the Asia and the Pacific SDG Progress Report yang diterbitkan oleh the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Asia memiliki konsentrasi global paling signifikan dari risiko terkait air, termasuk kelangkaan air, banjir, kekeringan, polusi air, pencairan gletser dan akses yang tidak memadai ke layanan air bersih dan sanitasi yang aman.

Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, aktivitas industri yang intens, dan perubahan iklim merupakan ancaman tambahan bagi ketahanan air di Asia.

Indonesia merupakan negara dengan permasalahan air yang kompleks. Negara ini memiliki sumber daya air yang berlimpah yang dikelola oleh manajemen air multi-level.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan air di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam penanganan pengelolaan air di seluruh Indonesia, terdapat 34 unit Organisasi Daerah Aliran Sungai.

Event di bawah naungan AIWW yang diadakan dari tanggal 14 hingga 16 Maret 2022 ini dapat dimanfaatkan untuk merancang dan mengimplementasikan tindakan untuk menyelesaikan masalah air di Asia.

Anggota dan calon anggota the Asia Water Council (AWC), termasuk pemangku kepentingan terkait air dan pakar terkemuka, berkumpul di AIWW untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka guna mendukung dan mengembangkan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Asia.Enam+01:00VIDEO: Penting! Kenali Tindak Kejahatan Pencucian Uang4 dari 4 halaman


Tingkatkan Kerja Sama

The Asia Water Ministers’ Meeting memberi semua negara kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dan menerapkan tindakan yang dipandu oleh strategi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan alam kita yang masih asli.

Menko Airlangga berharap bahwa acara ini dapat menjadi jalan positif untuk mengembangkan tonggak kerjasama yang lebih kuat di antara anggota AWC dalam masalah yang berhubungan dengan air. Selain itu, dengan berbagi masalah air yang diprioritaskan masing-masing negara, anggota dapat mengembangkan rencana aksi nyata untuk mencapai komitmen the Asia Water Ministries’ Meeting.

“Saya berharap dapat menjadi bagian dari diskusi penting yang akan berlangsung dalam dua hari mendatang. Saya optimis bahwa Pekan Air Internasional Asia ke-2 akan menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas tinggi dan rencana aksi yang dapat diterapkan dengan garis waktu yang jelas yang akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Asia,” tutup Menko Airlangga.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, diselenggarakan pula bilateral meeting Indonesia bersama Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon, juga pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Han Jeoung Ae. Kesempatan ini digunakan Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya mencari solusi bersama untuk masalah krisis air yang telah menjadi isu global yang semakin kompleks. Melalui rangkaian pertemuan AIWW ke-2, Indonesia akan mendorong solusi praktis untuk menyelesaikan tantangan penyediaan air di Asia.  

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4960700/undang-80-menteri-dunia-jokowi-pimpin-pembahasan-krisis-air-dan-sanitasi

Jaga Kesehatan Masyarakat, Kemenkes Kejar Perbaikan Sanitasi

Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dalam hal sanitasi yang layak bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai daerah untuk mendeklarasikan setop buang air besar sembarangan serta penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang mudah diakses di berbagai daerah. Sesuai dengan target Sustainable Development Goals 6.2, hingga akhir 2024 pemerintah Indonesia menetapkan target 0 persen buang air sembarangan, 90 persen akses sanitasi dan 15 persen sanitasi aman hingga akhir 2024.

Target itu dicapai dengan membuat rencana kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dalam acara pemberian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2021, Jumat (15/10/2021), mengatakan bahwa akses terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hak asasi manusia. Baca juga: Baim Wong Ungkap Alasan Datangi Rumah Kakek Suhud Tanpa Wartawan “Setiap individu harus mendapatkan air bersih dan bisa mengakses sanitasi untuk kesehatan.

Target inilah yang terus kami kejar agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Dante. Penghargaan STBM Award 2021 merupakan penghargaan tahun keempat sejak kali pertama digelar pada 2018. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini hanya bisa dicapai jika ada gerakan masyarakat untuk mengubah perilaku sanitasi mereka dari yang sembarangan menjadi perilaku sehat. Ada lima pilar STBM yang digulirkan Kemenkes, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Limbah yang memenuhi syarat.

STBM ini didorong pemerintah sebagai upaya untuk membangun lingkungan yang sehat guna mencegah penyakit infeksi. Pemberian STBM Award dilaksanakan pada 15 Oktober berbarengan dengan peringatan hari Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sedunia. Di Indonesia, gerakan CTPS dilakukan di 10.000 lokasi di berbagai daerah dengan menyiarkan kampanye cuci tangan pakai sabun masal yang disiarkan secara daring. Kegiatan ini tercatat sebagai rekor dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI). Pendiri MURI, Jaya Suprana mengatakan, dalam peringatan CTPS dunia, tidak ada satu negara pun yang menginisiasi kegiatan cuci tangan massal sebagai bentuk kampanye pencegahan pandemi Covid-19.

Ada 25 juta siswa sekolah yang dilibatkan dalam kampanye video daring. Dengan kampanye ini diharapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun lambat laun menjadi budaya masyarakat kita. STBM Award merupakan pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya mengubah perilaku masyarakat, dari yang semula terbiasa buang air besar sembarangan menjadi punya gaya hidup sehat. Penghargaan ini juga memberikan apresiasi terhadap pelaku di masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, mampu meningkatkan kebutuhan dan penyediaan sanitasi.

Sumber : https://lifestyle.sindonews.com/read/570192/155/jaga-kesehatan-masyarakat-kemenkes-kejar-perbaikan-sanitasi-1634325033

Jalan 14 Tahun, Pamsimas Beri Akses Air Minum dan Sanitasi untuk 35.928 Desa

Selama 14 tahun Pamsimas berlangsung, sukses menyediakan akses air minum dan sanitasi untuk 35.928 desa. Jutaan warga Indonesia kini dapat menikmati kemudahan akses air minum yang lebih sehat. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding belasan tahun lalu ketika masyarakat di berbagai wilayah harus mengantre untuk mendapatkan air.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mendesain sebuah program terobosan agar mampu memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang sehat untuk masyarakat perdesaan di seluruh penjuru negeri.

“Kami meluncurkan Pamsimas atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan mengusung 5 komponen sebagai prinsip pelaksanaan program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan serta pengelolaan sarana air minum dan sanitasi,” ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti dikutip Sabtu (30/4/2022).

Program Pamsimas, Diana melanjutkan, memiliki dua sasaran utama yakni diutamakan untuk wilayah yang memiliki proporsi penduduk dengan akses air minum belum 100 persen, serta untuk penduduk dengan akses sanitasi belum 100 persen.

Adapun Program Pamsimas terdiri dari 5 komponen, yaitu (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa, (2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, (3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, (4) Hibah insentif, dan (5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Menangani tugas besar negeri, KemenPUPR tentu tidak bekerja sendirian. Kementerian dan lembaga terkait digandeng dalam satu kolaborasi berbasis Tupoksi.

“Artinya Program Pamsimas merupakan program bersama. Kami juga melibatkan masyarakat, laki-laki atau perempuan, termasuk masyarakat disabilitas, demi kesuksesan program. Hal ini selaras dengan konsep Dari masyarakat, oleh masyarakat dan Untuk masyarakat,” ucap Diana.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.https://www.vidio.com/embed/431403-pipa-pdam-rusak-warga-surabaya-krisis-air-bersih-fokus-pagi?source=liputan6-bisnis&medium=embed&autoplay=true&player_only=true&mute=true&sticky=false&embed_position=article-embed2 dari 3 halaman


Libatkan Kementerian dan Lembaga

Kementerian/lembaga yang terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa & PDTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Diana menjelaskan, Pamsimas dilaksanakan dengan menggunakan kolaborasi pendanaan yang datang dari berbagai sumber pendanaan. Antara lain berasal dari kontribusi masyarakat, dana pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Seluruhnya diatur dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, CSR atau program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), pinjaman dari Bank Dunia, serta dana hibah DFAT (Department of Foreign Affairs and Trades of Australian Government).

Dalam praktiknya program Pamsimas dijalankan dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat yaitu masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat didampingi oleh tim fasilitator masyarakat yang akan memberikan penguatan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola Pamsimas dengan baik.Program Pamsimas telah berlangsung selama tiga tahap.

Pada Pamsimas I, 2008-2012, Ditjen Cipta Karya menyasar target pelaksanaan di beberapa daerah pedesaan maupun pinggiran kota. Pada tahap pertama ini telah berhasil membangun fasilitas air minum, setidaknya di 6.834 desa dari 110 Kabupaten di 15 Provinsi.

Berlanjut dari dari keberhasilan di tahap pertama, Ditjen Cipta Karya melanjutkan Program Pamsimas kedua sepanjang 2013 hingga 2015. Di periode ini telah berhasil menyediakan sarana air minum di 5.388 Desa dari 32 Provinsi di 224 Kabupaten/kota.

“Dari capaian tahap kedua itu pula, akhirnya kami berkomitmen meneruskan Program ini. Pamsimas Ketiga kami laksanakan selama kurun tahun 2016 hingga 2021. Dan capaiannya ternyata cukup meningkat. Ada sekitar 23.706 desa yang kami sasar,” tutur Diana.


3 Tahap Pamsimas

Artinya, total capaian dari tiga tahap Pamsimas (2008-2021) mencapai 35.928 Desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak sebanyak 24.5 juta jiwa, dan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak mencapai 16.4 juta jiwa.

Diana mengakui tugas untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak belum rampung.

Pihaknya berkomitmen untuk terus terus melanjutkan program Pamsimas. Terlebih pemerintah akan mengalokasikan dana yang sepenuhnya bersumber dari APBN.

“Dalam RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan dapat menyediakan 100 persen layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini sesuai dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Goal nomor 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air melalui di antaranya penyediaan air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030,” kata Diana. 

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4953128/jalan-14-tahun-pamsimas-beri-akses-air-minum-dan-sanitasi-untuk-35928-desa

Wapres Ma’ruf Buka Pertemuan 80 Menteri Dunia Bahas Sanitasi dan Air Bersih

 Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Minister’s Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022, yang diselenggarakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta.

Pertemuan tingkat menteri terbesar yang diadakan di Indonesia tersebut dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dengan konfirmasi kehadiran 80 menteri dari seluruh dunia.Enam+01:12VIDEO: Bharada E sebut Dapat Ancaman?

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf menuturkan bahwa sidang Umum PBB pada tahun 2010 mengakui, akses terhadap sanitasi dan air bersih aman merupakan hak asasi setiap manusia.

Oleh karena itu, “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan bagi Semua” menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, yang harus kita capai pada tahun 2030.

“Namun secara global, saat ini sekitar 2 miliar manusia tidak mempunyai akses yang baik terhadap air minum yang aman, dan lebih dari 3 miliar orang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi yang aman,” kata Wapres Ma’ruf dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Di Indonesia, ungkap Wapres, akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11 persen.

“Untuk akses sanitasi, saat ini sekitar 80 persen penduduk mempunyai akses sanitasi layak, sedangkan sanitasi aman baru dinikmati oleh sekitar 7 persen penduduk Indonesia,” urainya.

Padahal, lanjut Wapres, sesuai data WHO, penyediaan air minum dan sanitasi yang aman menentukan hidup dan kehidupan manusia.

“Namun secara global dan lebih dari tiga miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman,” bebernya.

Wapres pun berharap forum pada pertemuan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi optimal dalam mendorong peningkatan jumlah populasi untuk mengakses sanitasi dan air minum aman, baik secara global maupun secara nasional di Indonesia.

“Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, kita teguhkan komitmen bersama secara global untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum aman, serta menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas pembangunan di negara kita” pesannya.https://www.vidio.com/embed/1816407-mengintip-tugas-khusus-ma-ruf-amin-dari-jokowi?source=liputan6-news&medium=embed&autoplay=true&player_only=true&mute=true&sticky=false&embed_position=article-embed2 dari 3 halaman


Pertama Kali Bahas Air dan Sanitasi

Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Josaphat Rizal Primana, mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan pertama kalinya SMM membahas kaitan air minum dan sanitasi dengan tiga krisis, yaitu pandemi Covid-19, darurat iklim yang meningkat, dan ekonomi global yang sedang berjuang dalam kaitannya dengan komitmen pembangunan berkelanjutan.

“Ketiga krisis tersebut berkaitan erat dengan akses masyarakat atas air minum dan sanitasi serta perlunya investasi untuk memastikan akses tersebut dapat dicapai. Pasalnya, hampir 90 persen bencana iklim terkait dengan air, termasuk banjir, kekeringan, dan kualitas air yang memburuk,” terangnya.

Di Indonesia, menurut Josaphat, sepanjang 2007-2019, bencana yang berhubungan dengan air, selain menyebabkan banyak korban jiwa, juga menimbulkan kerugian ekonomi rata-rata USD 2–3 miliar setiap tahunnya.

“Padahal, berdasarkan kajian Bank Dunia, sumber daya dan layanan air minum menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita di Indonesia. Investasi di sektor air minum dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, jika Indonesia ingin masuk dalam lima besar ekonomi dunia, sesuai Visi Indonesia 2045,” ungkapnya.

Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/4965313/wapres-maruf-buka-pertemuan-80-menteri-dunia-bahas-sanitasi-dan-air-bersih

Jalan 14 Tahun, Pamsimas Beri Akses Air Minum dan Sanitasi untuk 35.928 Desa

Selama 14 tahun Pamsimas berlangsung, sukses menyediakan akses air minum dan sanitasi untuk 35.928 desa. Jutaan warga Indonesia kini dapat menikmati kemudahan akses air minum yang lebih sehat. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding belasan tahun lalu ketika masyarakat di berbagai wilayah harus mengantre untuk mendapatkan air.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mendesain sebuah program terobosan agar mampu memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang sehat untuk masyarakat perdesaan di seluruh penjuru negeri.

“Kami meluncurkan Pamsimas atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan mengusung 5 komponen sebagai prinsip pelaksanaan program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan serta pengelolaan sarana air minum dan sanitasi,” ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti dikutip Sabtu (30/4/2022).

Program Pamsimas, Diana melanjutkan, memiliki dua sasaran utama yakni diutamakan untuk wilayah yang memiliki proporsi penduduk dengan akses air minum belum 100 persen, serta untuk penduduk dengan akses sanitasi belum 100 persen.

Adapun Program Pamsimas terdiri dari 5 komponen, yaitu (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa, (2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, (3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, (4) Hibah insentif, dan (5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Menangani tugas besar negeri, KemenPUPR tentu tidak bekerja sendirian. Kementerian dan lembaga terkait digandeng dalam satu kolaborasi berbasis Tupoksi.

“Artinya Program Pamsimas merupakan program bersama. Kami juga melibatkan masyarakat, laki-laki atau perempuan, termasuk masyarakat disabilitas, demi kesuksesan program. Hal ini selaras dengan konsep Dari masyarakat, oleh masyarakat dan Untuk masyarakat,” ucap Diana.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.https://www.vidio.com/embed/431403-pipa-pdam-rusak-warga-surabaya-krisis-air-bersih-fokus-pagi?source=liputan6-bisnis&medium=embed&autoplay=true&player_only=true&mute=true&sticky=false&embed_position=article-embed2 dari 3 halaman


Libatkan Kementerian dan Lembaga

Kementerian/lembaga yang terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa & PDTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Diana menjelaskan, Pamsimas dilaksanakan dengan menggunakan kolaborasi pendanaan yang datang dari berbagai sumber pendanaan. Antara lain berasal dari kontribusi masyarakat, dana pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Seluruhnya diatur dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, CSR atau program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), pinjaman dari Bank Dunia, serta dana hibah DFAT (Department of Foreign Affairs and Trades of Australian Government).

Dalam praktiknya program Pamsimas dijalankan dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat yaitu masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat didampingi oleh tim fasilitator masyarakat yang akan memberikan penguatan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola Pamsimas dengan baik.Program Pamsimas telah berlangsung selama tiga tahap.

Pada Pamsimas I, 2008-2012, Ditjen Cipta Karya menyasar target pelaksanaan di beberapa daerah pedesaan maupun pinggiran kota. Pada tahap pertama ini telah berhasil membangun fasilitas air minum, setidaknya di 6.834 desa dari 110 Kabupaten di 15 Provinsi.

Berlanjut dari dari keberhasilan di tahap pertama, Ditjen Cipta Karya melanjutkan Program Pamsimas kedua sepanjang 2013 hingga 2015. Di periode ini telah berhasil menyediakan sarana air minum di 5.388 Desa dari 32 Provinsi di 224 Kabupaten/kota.

“Dari capaian tahap kedua itu pula, akhirnya kami berkomitmen meneruskan Program ini. Pamsimas Ketiga kami laksanakan selama kurun tahun 2016 hingga 2021. Dan capaiannya ternyata cukup meningkat. Ada sekitar 23.706 desa yang kami sasar,” tutur Diana.


3 Tahap Pamsimas

Artinya, total capaian dari tiga tahap Pamsimas (2008-2021) mencapai 35.928 Desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak sebanyak 24.5 juta jiwa, dan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak mencapai 16.4 juta jiwa.

Diana mengakui tugas untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak belum rampung.

Pihaknya berkomitmen untuk terus terus melanjutkan program Pamsimas. Terlebih pemerintah akan mengalokasikan dana yang sepenuhnya bersumber dari APBN.

“Dalam RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan dapat menyediakan 100 persen layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini sesuai dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Goal nomor 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air melalui di antaranya penyediaan air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030,” kata Diana. 

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4953128/jalan-14-tahun-pamsimas-beri-akses-air-minum-dan-sanitasi-untuk-35928-desa

Undang 80 Menteri Dunia, Jokowi Pimpin Pembahasan Krisis Air dan Sanitasi

Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022 yang akan dilaksanakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta. Pertemuan ini akan membahas soal krisis air dan sanitasi yang berdampak buruk terhadap sektor kesehatan maupun ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan membuka pertemuan menteri terbesar yang diadakan di Indonesia tersebut, dengan konfirmasi kehadiran tak kurang dari 80 menteri dari seluruh dunia.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan, ajang pertemuan ini telah diadakan Sanitation and Water for All selaku kemitraan di bawah PBB setiap 2 tahun, sejak 2010.

“Tahun ini merupakan pertama kalinya SMM membahas kaitan air minum dan sanitasi dengan tiga krisis, yaitu pandemi Covid-19, darurat iklim yang meningkat, dan ekonomi global yang sedang berjuang dalam kaitannya dengan komitmen pembangunan berkelanjutan,” ujar Josaphat, Kamis (12/5/2022).

Ketiga krisis tersebut berkaitan erat dengan akses masyarakat atas air dan sanitasi, serta perlunya investasi untuk memastikan akses tersebut dapat dicapai.

Pasalnya, hampir 90 persen bencana iklim terkait dengan air, termasuk banjir, kekeringan, dan kualitas air yang memburuk.

Di Indonesia, sepanjang 2007-2019, bencana yang berhubungan dengan air, selain menyebabkan banyak korban jiwa, juga menimbulkan kerugian ekonomi rata-rata USD 2–3 miliar setiap tahunnya.

Padahal, berdasarkan kajian Bank Dunia, sumber daya dan layanan air menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita di Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.2 dari 4 halaman


Investasi

Investasi di sektor air dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, jika Indonesia ingin masuk dalam lima besar ekonomi dunia sesuai Visi Indonesia 2045.

Direktur Perumahan dan Pemukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyoroti, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Menurut catatannya, sekitar 80,29 persen masyarakat terlayani sanitasi yang layak dan 7,25 persen sanitasi yang dikelola dengan aman hingga akhir 2021.

“Sementara, air minum telah mencapai 90,21 persen akses layak dengan 11,9 persen di antaranya aman. SMM 2022 dimaksudkan sebagai momentum untuk mendorong komitmen pemenuhan akses aman air minum dan sanitasi, sekaligus kesempatan berbagi keberhasilan Indonesia dan upaya berkelanjutan dengan negara lain,” ungkapnya.


Lewat AIWW, Indonesia Rancang Solusi Masalah Air Bersih di Asia

Pandemi Covid-19 mengajarkan pentingnya air bersih dan menjaga kebersihan untuk mencegah penyebaran virus dengan mencuci tangan secara teratur.

The World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa mencuci tangan adalah salah satu tindakan paling efektif untuk mengurangi penyebaran patogen dan mencegah infeksi, termasuk virus Covid-19. Namun demikian, miliaran orang di dunia masih belum memiliki akses berkelanjutan ke air bersih.

Masyarakat dunia saat ini berada pada saat yang kritis untuk memenuhi kebutuhan air yang berkualitas, mewujudkan lingkungan yang sehat, sanitasi, dan mencegah bencana terkait air.

Oleh karena itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta beberapa menteri dan undangan lain hadir di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada acara “the 2nd Asia International Water Week (AIWW)”, Senin (14/3/2022), dalam rangka membahas air, sanitasi, dan kebersihan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar.

“Dari sekian banyak pembahasan tentang air, pada kesempatan kali ini saya akan menggarisbawahi salah satu isu yang mengemuka dan membutuhkan perhatian di tingkat internasional, yaitu ketersediaan air bersih,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Berdasarkan the Asia and the Pacific SDG Progress Report yang diterbitkan oleh the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Asia memiliki konsentrasi global paling signifikan dari risiko terkait air, termasuk kelangkaan air, banjir, kekeringan, polusi air, pencairan gletser dan akses yang tidak memadai ke layanan air bersih dan sanitasi yang aman.

Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, aktivitas industri yang intens, dan perubahan iklim merupakan ancaman tambahan bagi ketahanan air di Asia.

Indonesia merupakan negara dengan permasalahan air yang kompleks. Negara ini memiliki sumber daya air yang berlimpah yang dikelola oleh manajemen air multi-level.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan air di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam penanganan pengelolaan air di seluruh Indonesia, terdapat 34 unit Organisasi Daerah Aliran Sungai.

Event di bawah naungan AIWW yang diadakan dari tanggal 14 hingga 16 Maret 2022 ini dapat dimanfaatkan untuk merancang dan mengimplementasikan tindakan untuk menyelesaikan masalah air di Asia.

Anggota dan calon anggota the Asia Water Council (AWC), termasuk pemangku kepentingan terkait air dan pakar terkemuka, berkumpul di AIWW untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka guna mendukung dan mengembangkan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Asia.Enam+01:00VIDEO: Penting! Kenali Tindak Kejahatan Pencucian Uang4 dari 4 halaman


Tingkatkan Kerja Sama

The Asia Water Ministers’ Meeting memberi semua negara kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dan menerapkan tindakan yang dipandu oleh strategi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan alam kita yang masih asli.

Menko Airlangga berharap bahwa acara ini dapat menjadi jalan positif untuk mengembangkan tonggak kerjasama yang lebih kuat di antara anggota AWC dalam masalah yang berhubungan dengan air. Selain itu, dengan berbagi masalah air yang diprioritaskan masing-masing negara, anggota dapat mengembangkan rencana aksi nyata untuk mencapai komitmen the Asia Water Ministries’ Meeting.

“Saya berharap dapat menjadi bagian dari diskusi penting yang akan berlangsung dalam dua hari mendatang. Saya optimis bahwa Pekan Air Internasional Asia ke-2 akan menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas tinggi dan rencana aksi yang dapat diterapkan dengan garis waktu yang jelas yang akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Asia,” tutup Menko Airlangga.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, diselenggarakan pula bilateral meeting Indonesia bersama Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon, juga pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Han Jeoung Ae. Kesempatan ini digunakan Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya mencari solusi bersama untuk masalah krisis air yang telah menjadi isu global yang semakin kompleks. Melalui rangkaian pertemuan AIWW ke-2, Indonesia akan mendorong solusi praktis untuk menyelesaikan tantangan penyediaan air di Asia.  

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4960700/undang-80-menteri-dunia-jokowi-pimpin-pembahasan-krisis-air-dan-sanitasi